cilacapkab.bnn.go.id, Cilacap – (28/8) Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Cilacap, Kombes Pol Eddy Mulsupriyanto, S.E., M.A.P, bersama jajaran menerima kunjungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap dalam sebuah agenda audiensi kelembagaan pada Kamis (28/8). Pertemuan ini bukan hanya sekadar kunjungan silaturahmi, tetapi juga menjadi momentum penting dalam memperkuat soliditas antar lembaga yang berperan strategis di tengah masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, pihak KPU Cilacap menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BNN Kabupaten Cilacap atas dukungan yang diberikan, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan pemilu maupun pilkada di wilayah Kabupaten Cilacap. Kehadiran BNN dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan ketahanan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan jalannya pesta demokrasi.
Kegiatan audiensi ini menunjukkan komitmen kedua lembaga dalam membangun komunikasi yang lebih intensif, menyatukan langkah, serta memperkuat koordinasi untuk menghadapi tantangan di lapangan. Baik BNN maupun KPU memiliki peran vital, meskipun di bidang yang berbeda, tetapi sama-sama berorientasi pada pelayanan publik. KPU sebagai penyelenggara pemilu berkewajiban menjamin proses demokrasi berjalan jujur, adil, dan transparan. Sementara BNN memiliki mandat menjaga masyarakat dari bahaya narkoba yang berpotensi merusak generasi bangsa.
Soliditas antar lembaga ini sangat dibutuhkan, terlebih di era saat ini di mana masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang sinergis, cepat, dan terpercaya. Audiensi yang dilaksanakan tidak hanya berhenti pada formalitas, tetapi diarahkan pada tindak lanjut yang konkret. Misalnya, penguatan koordinasi dalam hal sosialisasi, kegiatan bersama, hingga kolaborasi pada agenda strategis di masa depan.
Melalui pertemuan ini, harapannya terjalin hubungan kelembagaan yang semakin erat antara KPU dan BNN Kabupaten Cilacap. Kedua institusi dapat menjadi teladan bagi lembaga lain dalam hal membangun komunikasi yang baik demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang solid, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (Kj)
